GalaxyNews.Co.Id.Batang Hari/Jambi.- Dugaan kasus Bullying / perundungan yang dilakukan oleh Mr P dari Fraksi Partai PKB sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Batang Hari terhadap koleganya yang juga sama sama politisi,berasal dari Fraksi Partai Golkar berinisial YA tak kunjung menemui titik temu walaupun dalam beberapa pekan belakangan ini kasus yang telah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Batang Hari tersebut jalan ditempat.
” Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, bahkan kinerja dari BK DPRD menjadi sorotan, saat dikonfirmasi kepada ketua Badan Kehormatan DPRD Irwanto yang didampingi anggota BK diruang rapat BK pada Rabu (18/6/2025) dengan tegas ketua BK membantah kalau kasus dugaan Bullying / perundungan yang dilaporkan oleh YA itu jalan ditempat,”wah itu tidak benar jalan ditempat, kami terus melakukan pembahasan bahkan pelapor,terlapor dan empat orang saksi telah kita panggil serta dimintai keterangan papar Irwanto.
“Kasus ini baru pertama kali terjadi bahkan khususnya di Privinsi Jambi dan umumnya diseluruh Indonesia tambah Irwanto, kita bekerja sesuai mekanisme baik secara Tatib DPRD Batanghari dan aturan aturan yajg berkaitan dengan hal itu, kami juga perlu kehati hatian dalam menyikapinya. BK DPRD sendiri telah memasuki waktu selama 30 hari terhitung sejak YA selaku pelapor membuat laporan ke BK terhadap terlapor Mr P atas perbuatan yang diduga menjatuhkan harkat dan martabat pelapor dimuka umum dalam kategori membullying / perundungan yang dilakukan oleh terlapor.
“Irwanto menambahkan hari ini BK menggelar rapat dalam merampungkan berkas pendahuluan, artinya berkas ini mencakup dari keterangan pelapor, keterangan terlapor serta keterangan dari empat orang saksi yang nantinya akan diserahkan kepada ketua DPRD Batanghari. KIta tunggu nanti rekomendasi dari ketua, tentu ini masih ada waktu kedepan selama sembilan puluh hari mendatang tambahnya. BK dalam hal ini tidak memiliki hak sesuai aturan untuk memediasi langsung terhadap pelapor dan terlapor, seandainya kedua belah pihak mengadakan kesepakatan diluar BK dengan surat kesepakatan yang ditanda tangani oleh pelapor dan terlapor tentu disini ada peluang BK untuk menghentikan kasus tersebut tegas Irwanto.
” Kalaupun pelapor akan melanjutkan kasus ini ke rana hukum, BK DPRD tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang ada cetus Irwanto. Melaui sambungan telpon selulernya politisi dari Partai Golkar YA selaku pelapor dengan tegas mengatakan ia akan melajutkan proses ini ke pihak aparat pegak hukum, sabar bang paparnya saya akan koordinasi dulu dengan para pakar hukum termasuk pengecara nantinya. Menurut keterangan salah seorang penyidik yang bertugas di Polres Batang Hari ketika dimintai tanggapannya terkait hal tersebutia menjelaskan kasus perundungan (Bullying) dapat dipidana, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindakan tersebut.
“Pelaku Bullying dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana, seperti pasal 351 KUHP yang melibatkan kekerasan fisik, Pasal 170 KUHP jika Bullying dilakukan bersama sama menyebabkan luka berat terhadap korban, Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik) dan pasal 80 UU perlindungan anak (UU No; 35 Tahun 2024 jika yang menjadi korbannya anak anak tutupnya. (Rd***001)
Discussion about this post