GalaxyNews.Co.Id.Batanghari/Jambi- Beragam tanggapan dan komentar dari warga masyarakat Kabupaten Batanghari baik di Medsos maupun dikalangan masyarakat yang ada disetiap pelosok desa, terkait kegiatan kepala desa se- Kabupaten Batanghari ke pulau dewata Bali, yang dianggap hanya pergi melancong dan dikemas dalam bentuk kegiatan Bimtek atau Study banding.
“Kegiatan itu dinilai hanya seremoni dan jalan jalan para kepala desa ke Bali,berulang kali para kepala desa di kabupaten Batanghari melakukan Bimtek atau study Banding,namun hal tersebut tidak ada memberikan dampak apa pun pada perkembangan dan kemajuan di desa papar beberapa orang warga di kecamatan Muara Bulian.
” Diketahui sebanyak 16 Desa dalam wilayah kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari jambi, hanya sebelas orang kepala desa yang mengikuti kegiatan itu, selebihnya lima orang kepala desa masing masing kepala desa Rambahan,kepala desa Napal sisik, kepala desa simpang kilangan,kepala desa pelayangan dan kepala desa Singkawang tidak turut serta dalam rombongan tersebut.
“Satu dari lima orang kepala desa yang tidak turut serta dalam kegiatan tersebut mengaku desanya keterbatasan dalam Anggaran dana Desa (ADD), “Ya bang desa kami keterbatasan dalam anggaran ungkapnya, ia juga turut menjelaskan secara aturan apa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut tidak melanggar hukum, secara profesional jiwa kepemimpinan akan berdampak terhadap kegiatan operasional yang ada di desa cetusnya.
“Semua kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa telah tertuang dalam aturan, termasuk kegiatan Bimtek kepala desa, bahkan anggaran Bimtek dan makan minum itu telah dimasukan kedalam APB Desa hanya saja tergantung besar kecilnya Anggaran Dana Desa yang diterima terangnya.”Di jelaskannya pula masing masing kepala Desa (Kades) dalam mengikuti kegiatan tersebut menyiapkan anggaran biaya kurang lebih sebesar Rp.9.500.000,-/orang, dan ini biaya tertera yang jelas belum lagi biaya biaya yang harus dikeluarkan dari uang saku pribadi ungkapnya.
“Lebih lanjut sebutnya sangat memungkinkan kedepan disaat membuat SPJ nantinya dalam menutupi kekurangan tentu hal ini akan berimbas dalam perobahan APB Desa mendatang, bisa saja terjadi beberapa kegiatan yang harus dihilangkan salah satunya seperti biaya perjalanan dinas (SPPD) bagi seluruh perangkat desa, ditambah lagi biaya biaya operasional lainnya, kalau ini sampai terjadi kasian bang dengan para perangkat desa yang ada , dikatakannya pula para Kades pada gelombang pertama ini hanya menuju kepulau dewata Bali, namun pada gelombang berikutnya yang keberangkatannya diperkirakan pada tanggal 19 Juli 2024 mendatang akan melakukan kegiatan di dua tempat yaitu Pulau dewata Bali selanjutnya akan menuju ke pulau lombok terangnya.
“Ia juga menuturkan kadang kadang para perangkat desa”dalam menerima insentifnya bisa menunggu berbulan bulan, terkadang juga hingga mencapai tiga bulan, ketika ditanya siapa CEO / organisai yang mendampingi para kepala desa tersebut, saya tidak tahu bang, silahkan abang koordinasi bersama ketua APDESI Kabupaten Batanghari Nurul Hilal sebutnya.
” Ditempat terpisah pihak Inspektorat Kabupaten Batanghari menjelaskan terkait kegiatan kepala desa tersebut pihaknya baru mengetahui lewat pemberitaan online yang viral beberapa hari ini,”kalau kegiatan itu sepenuhnya dilakukan di desa masing masing, mengingat Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa dikelolah oleh desa yang bersangkutan,pihaknya hanya menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang disampaikan. Ditempat terpisah Ketua APDESI Kabupaten Batanghari Nurul Hilal ketika dihubungi lewat telpon What Saap maupun lewat cat pribadinya hanya diam dan tidak memberikan respon. (Rda***)
”
Discussion about this post