“Sejumlah Kades Soroti minimnya sosialisasi terkait Muscab APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari Mendatang, dan berharap dapat melibatkan pengawas/pengamat pihak Kepolisian,Kejaksaan dan rekan media yang berkopenten.
GalaxyNews.Co.Id.Batang Hari Jambi.-Dinamika jelang Musyawarah Cabang (Muscab) APDESI Kabupaten Batang Hari kian memanas. Pemberitaan sebelumnya terkait mengerucutnya dukungan calon ketua APDESI ternyata memantik reaksi dari sejumlah kepala desa di Kecamatan Pemayung, Bajubang, dan Mersam.
Beberapa kades dari tiga kecamatan tersebut menghubungi redaksi (GalaxyNews.) dan menyampaikan sejumlah keberatan serius terkait proses dan mekanisme Muscab APDESI yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Desember 2025. Namun, mereka meminta identitasnya tidak dicantumkan dengan alasan menjaga etika sesama kepala desa serta menghindari suasana tidak nyaman di internal APDESI.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah minimnya sosialisasi panitia terkait pelaksanaan Muscab APDESI Kabupaten Batang Hari. Sejumlah kades mengaku tidak mendapatkan informasi yang memadai, baik terkait jadwal, mekanisme, maupun aturan teknis Muscab.
“ Banyak kades yang tidak tahu perkembangan APDESI, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Informasi soal Muscab ini seperti hanya beredar di lingkaran tertentu saja,” ungkap salah satu kades kepada redaksi.
Lebih jauh, para kades juga mempertanyakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APDESI Merah Putih, hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang disebut-sebut tidak pernah disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh anggota.
Akibatnya, banyak kepala desa yang tidak mengetahui adanya perubahan mendasar dalam aturan organisasi, termasuk soal mekanisme pemilihan ketua APDESI. “Perubahan paling krusial itu soal pemilihan ketua. Dalam AD/ART terbaru,pasal 8 jelas mengatur dalam pemilihan ketua DPC APDESI Kabuapten /kota tidak baku, dan tidak pula diharuskan bahwa ketua APDESI harus dipilih oleh perwakilan DPK. Tapi ini tidak pernah dijelaskan ke kami,” ujar sumber tersebut.
Para kades menilai, mekanisme pemilihan melalui perwakilan DPK dinilai tidak adil jika tetap dipaksakan, mengingat anggota APDESI di Kabupaten Batang Hari jumlahnya mencapai ratusan kepala desa, yang secara struktural merupakan anggota penuh organisasi.Salah seorang Kades dengan tegas berucap kalau dipaksakan seperti ini ia akan keluar dari keanggotaan APDESI itu sendiri, bahkan kalau ini mau transparan harus melibatkan kalangan pengawas/pengamat, mulai dari pihak awak media, Pihak kejaksaan dan dari kepolisian tegasnya.
“Semua anggota APDESI itu kepala desa. Kalau pemilihan hanya diwakilkan oleh DPK, lalu di mana keadilan demokrasi organisasinya? Banyak kades ingin punya hak suara langsung,” tegasnya.
Tak hanya itu, muncul pula kecurigaan serius di kalangan kepala desa terkait tidak dibukanya secara transparan dokumen AD/ART terbaru kepada seluruh anggota. Sejumlah kades mempertanyakan, mengapa dokumen penting tersebut tidak dibagikan atau diunggah ke grup resmi APDESI.
“Kenapa AD/ART terbaru tidak pernah di-share ke semua kades? Ada apa? Ini menimbulkan tanda tanya besar,” kata salah seorang kades lainnya.
Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan anggota APDESI bahwa bisa saja terdapat upaya pihak tertentu untuk ‘mengatur permainan’ di arena Muscab, demi memuluskan jalan kandidat tertentu menuju kursi Ketua APDESI Kabupaten Batang Hari.
“Kalau aturan tidak dibuka, sosialisasi minim, dan hak suara dibatasi, wajar kalau muncul kecurigaan. Jangan sampai Muscab ini hanya formalitas untuk mengesahkan skenario yang sudah disusun,” ucap sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, panitia Muscab APDESI Kabupaten Batang Hari belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan aspirasi dari sejumlah kepala desa tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada panitia dan pengurus APDESI.
Muscab APDESI yang semestinya menjadi forum demokratis bagi seluruh kepala desa, kini justru diuji oleh isu transparansi, keterbukaan informasi, dan legitimasi aturan. Publik desa pun menanti, apakah Muscab nanti benar-benar menjadi arena musyawarah, atau sekadar panggung yang telah diarahkan sejak awal.(Rd***0101)
Discussion about this post